Telah di Baca 3096 kali
JAKARTA, KOMPAS.com — Persatuan Guru Republik Indonesia kembali mengeluhkan nasib guru bantu dan guru honorer. Keluhan itu disampaikan Ketua PGRI Pusat Sulistyo kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Bagaimana tanggapan Presiden atas keluhan guru?
Presiden mengisahkan, sejak 2004, istrinya, Ani Yudhoyono, sudah menerima ribuan keluhan dari guru bantu dan guru honorer melalui pesan singkat. Keluhan itu disampaikan dengan cara beragam. Kata Presiden, ada yang setengah marah, marah, dan marah sekali.
“Ketika diangkat jadi PNS, jadi guru, lupa berterima kasih, meskipun ada juga yang berterima kasih. Tidak apa-apa. Artinya kita juga memikirkan,” kata Presiden disambut tawa ribuan guru yang hadir.
Presiden lalu menyinggung ketika dirinya melihat kondisi pegawai honorer tahun 2005. Saat itu, Pemerintah kemudian merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengangkat jutaan pegawai honorer menjadi PNS.
Namun, lanjut Presiden, proses pengangkatan PNS saat ini menjadi masalah karena daerah tidak menghitung kebutuhan secara cermat.
Untuk menjawab keluhan PGRI, Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk mengundang gubernur seluruh Indonesia membicarakan masalah tersebut.
“Mari kita carikan solusinya. Kita tata bagaimana proses pengangkatannya, kemudian dibikin (aturan). Saya ingin tahun depan sudah dimulai. Insya Allah pada saatnya nanti tidak ada lagi masalah seperti ini,” kata Presiden.
Telah di Baca 3096 kali